Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia resmi menetapkan tujuh nama sebagai pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) periode 2025–2029 melalui mekanisme fit and proper test yang dilaksanakan pada Rabu, 3 Desember 2025. Proses uji kepatutan dan kelayakan berlangsung sejak pukul 10.00 WIB hingga ditutup oleh Ketua Komisi V DPR RI, Bapak Lasarus, S.Sos., M.Si., pada sore hari.

Salah satu tokoh yang terpilih dalam struktur kepengurusan LPJK tersebut adalah Ir. Insannul Kamil, M.Eng., Ph.D., IPU., ASEAN Eng., dosen dari Departemen Teknik Industri, Fakultas Teknik Universitas Andalas. Terpilihnya Pak Insannul Kamil mendapat apresiasi luas dari komunitas akademisi, profesional, serta organisasi kemahasiswaan teknik, mengingat rekam jejak beliau yang panjang dalam bidang konstruksi, manajemen infrastruktur, dan pengembangan kompetensi tenaga ahli.

Daftar tujuh pengurus yang ditetapkan mencakup para profesional dan akademisi berpengalaman yang diharapkan dapat memperkuat tata kelola serta mendorong peningkatan kualitas ekosistem jasa konstruksi nasional. Keberadaan LPJK dengan kepengurusan baru ini dipandang strategis mengingat percepatan pembangunan infrastruktur Indonesia dan kebutuhan akan SDM konstruksi yang kompeten, berdaya saing, serta adaptif terhadap tantangan zaman.

Sebagai bagian dari respon komunitas profesi, Ketua Forum Ikatan Mahasiswa Persatuan Insinyur Indonesia (FIM PII) Sumatera Barat menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi atas amanah baru yang dipercayakan kepada Pak Insannul Kamil. Pernyataan tersebut menekankan harapan terhadap kontribusi beliau dalam meningkatkan kompetensi, sertifikasi, dan kualitas tenaga kerja konstruksi melalui kolaborasi yang lebih luas antara LPJK, akademisi, dan organisasi profesi.

Penetapan pengurus LPJK periode 2025–2029 ini menjadi momentum penting untuk memperkuat profesionalisme dan inovasi dalam sektor jasa konstruksi Indonesia, sekaligus mencerminkan kepercayaan terhadap kapasitas Pak Insannul Kamil sebagai akademisi teknik yang berpengaruh dalam skala nasional.